JAKARTA, 28 Mei 2010 – Rencana pemerintah melarang sepeda motor memakai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, premium, adalah keputusan sepihak yang merugikan mayoritas masyarakat pengguna sepeda motor. Di tengah kerumitan dan carut-marutnya sarana transportasi massal di daerah perkotaan, yang disebabkan karena tidak layaknya kondisi angkutan umum, kebijakan tersebut mencerminkan sikap otoriter pemerintah yang enggan mencari solusi dan hanya mengambil jalan pintas tercepat yang tidak tepat.
“Kebijakan tersebut mencerminkan pemerintah yang otoriter, seharusnya pemerintah mau menyerap aspirasi dan melibatkan masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan,” tutur Rio Octaviano, ketua Road Safety Association (RSA), di Jakarta, Jumat (28/5).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo, Rabu (26/5/2010), mengatakan, “Kita sudah bicara dengan AISI, kelihatannya sepeda motor tidak dapat (BBM bersubsidi).”
Dia juga menuturkan, mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan diputuskan akhir Juni 2010. Rencananya, pembatasan tersebut akan mulai diterapkan pada Agustus 2010
Fakta saat ini, mayoritas transportasi umum massal belum sepenuhnya aman, nyaman, dan terjangkau masyarakat. Buntutnya, masyarakat berinisiatif memilih sepeda motor sebagai sarana mencari nafkah sehari-hari. Padahal di negara-negara maju, sepeda motor adalah kendaraan rekreasi dengan izin berkendara yang proses kepemilikannya tidak mudah.
“Pemerintah tidak bijaksana dengan serta-merta ‘menghukum’ masyarakat yang berinisiatif membeli sepeda motor karena transportasi massal yang tidak layak. Pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya,” tukas Rio.
Dia menambahkan, saat ini, jika rata-rata pengguna sepeda motor menggunakan BBM premium sebanyak 6 liter per minggu, berarti pengeluarannya mencapai Rp 27.000, namun jika harus beralih ke BBM non subsidi yakni Pertamax, pengeluaran per minggunya menjadi Rp 41.700. “Itu sama dengan terjadi kenaikan biaya bahan bakar sekitar 54,4%,” tegas Rio lagi. Hal itu, tuturnya, akan memberatkan masyarakat bahkan bisa kian memiskinkan masyarakat. Data RSA menyebutkan populasi sepeda motor saat ini sekitar 60 juta unit, sedangkan mobil mencapai sekitar 10 juta unit.
RSA mendesak agar pemerintah fokus mencari solusi pekerjaan rumahnya yang terbengkalai yaitu meningkatkan kualitas transportasi umum massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. “Memiliki akses dan biaya yang terjangkau,” papar Rio.
Menurut Rio, perwujudan sistem transportasi yang seperti itu saat ini sudah amat mendesak. “Transportasi yang demikian juga akan berdampak kepada kian menurunnya jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan yang saat ini sudah menelan lebih dari 218 ribu korba jiwa,” tambah Edo Rusyanto, ketua Litbang RSA.
Tentang RSA
RSA adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdiri pada 15 Desember 2007. semula RSA bernama Forum Safety Riding Jakarta (FSRJ) yang beranggotakan lebih dari 70 kelompok sepeda motor di Jakarta.
Aktivitas RSA fokus pada penyebarluasan pentingnya berkendara yang aman, nyaman, dan selamat dengan mengutamakan ketaatan pada aturan, berperilaku santun saat berkendara, dan berketerampilan yang memadai. (edo rusyanto)
sumber : www.rsa.or.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar